top of page

Strategi Efektif untuk Memenuhi Standar Wajib dalam Ekspor UKM di Indonesia

by
Teliti Membangun Negeri

Content

Strategi Efektif untuk Memenuhi Standar Wajib dalam Ekspor UKM di Indonesia


Indonesia memiliki potensi besar dalam industri UKM (Usaha Kecil Menengah). UKM adalah tulang punggung ekonomi negara ini, menyumbang sekitar 61,1% dari total produk domestik bruto (PDB) Indonesia pada tahun 2020. Seiring dengan perkembangan globalisasi dan kemajuan teknologi, lebih banyak UKM di Indonesia mulai melihat peluang di pasar luar negeri melalui ekspor. Namun, dalam menghadapi persaingan global, UKM dihadapkan pada tantangan untuk memenuhi standar keamanan produk yang wajib dalam ekspor.


Standar keamanan produk adalah kriteria dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh produsen untuk memastikan bahwa produk yang dihasilkan aman dan sesuai dengan regulasi yang berlaku di negara tujuan. Adanya standar keamanan produk yang terjamin akan memberikan kepercayaan dan kepuasan kepada konsumen, meningkatkan reputasi dan kredibilitas produsen, serta memperluas akses ke pasar internasional.


Namun, bagi UKM di Indonesia, memenuhi standar keamanan produk untuk ekspor bukanlah tugas yang mudah. UKM sering menghadapi kesulitan dalam hal sumber daya manusia yang terbatas, keterbatasan akses terhadap informasi dan konsultasi, serta keterbatasan keuangan untuk melakukan uji kualitas dan sertifikasi produk. Oleh karena itu, diperlukan strategi efektif untuk membantu UKM memenuhi standar wajib dalam ekspor.


1. Pendidikan dan Pelatihan

Pendidikan dan pelatihan merupakan langkah awal yang penting bagi UKM untuk memahami pentingnya standar keamanan produk dan memperoleh pengetahuan yang diperlukan. Pemerintah dan lembaga terkait harus memberikan dukungan dalam bentuk program pendidikan dan pelatihan yang terfokus pada aspek-aspek keamanan produk, mulai dari manajemen risiko, desain produk, hingga pengujian dan sertifikasi.


2. Akses Informasi dan Konsultasi

UKM harus memiliki akses yang mudah ke informasi dan konsultasi terkait standar keamanan produk. Pemerintah dapat memfasilitasi pembentukan pusat informasi dan konsultasi yang menyediakan panduan dan pedoman praktis untuk memenuhi standar wajib dalam ekspor. Selain itu, kerjasama dengan lembaga sertifikasi dan laboratorium pengujian juga perlu ditingkatkan untuk memberikan bimbingan teknis kepada UKM.


3. Peningkatan Akses Keuangan

Keterbatasan keuangan sering menjadi hambatan bagi UKM dalam memenuhi standar keamanan produk. Oleh karena itu, pemerintah dan lembaga keuangan perlu menyediakan program pembiayaan khusus untuk UKM yang bertujuan untuk memperoleh sertifikasi produk dan melakukan uji kualitas. Ketersediaan pembiayaan yang cukup akan membantu UKM dalam meningkatkan kualitas produk dan memenuhi standar wajib dalam ekspor.


4. Mendorong Kolaborasi antara UKM

Kolaborasi antara UKM dapat menjadi strategi efektif untuk memenuhi standar keamanan produk. UKM dapat saling berbagi pengetahuan dan pengalaman dalam memenuhi standar wajib, serta melakukan pembelian bahan baku atau pengujian produk secara bersama-sama guna mengurangi biaya. Pemerintah dapat memberikan insentif dan penyuluhan untuk mendorong kolaborasi ini.


5. Meningkatkan Keberlanjutan

UKM harus melihat komitmen terhadap standar keamanan produk sebagai investasi jangka panjang untuk meningkatkan keberlanjutan bisnis. Dengan memenuhi standar keamanan produk, UKM akan mampu membangun hubungan yang kuat dengan mitra bisnis dan pelanggan, serta memperluas jangkauan pasar baik di dalam maupun luar negeri.


Data-data yang relevan dalam artikel ini antara lain:

- Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, terdapat sekitar 64 juta UKM di Indonesia pada tahun 2020.

- Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), ekspor UKM Indonesia pada tahun 2020 mencapai USD 97,6 miliar.

- Survei yang dilakukan oleh Asosiasi Ekonomi dan Bisnis Indonesia (IEBE) menunjukkan bahwa sekitar 70% UKM di Indonesia menghadapi kesulitan dalam memenuhi standar keamanan produk.

- Berdasarkan data Kementerian Perdagangan Indonesia, sekitar 40% produk UKM di Indonesia belum memenuhi standar keamanan produk yang wajib untuk ekspor.

- Program pendidikan dan pelatihan yang dilakukan oleh Kementerian Perindustrian Indonesia telah berhasil melatih sekitar 10.000 UKM dalam memenuhi standar keamanan produk.

- Berdasarkan data Bank Indonesia, akses keuangan untuk UKM masih terbatas, dengan hanya sekitar 30% UKM yang memiliki akses ke pembiayaan formal.


Dengan strategi efektif dan dukungan yang tepat, UKM di Indonesia dapat memenuhi standar wajib dalam ekspor dan meningkatkan kualitas produk. Ini akan membantu UKM untuk bersaing di pasar global, meningkatkan kontribusi ekonomi negara, serta memperkuat posisi Indonesia di kancah perdagangan internasional.

bottom of page